JAKARTA,“quickq” DISWAY.ID--Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menyoroti pentingnya pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan teknologi produksi bagi UMKM dalam menumbuhkan ekonomi inklusif.

Menurut keterangan Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya, di mana mereka berkontribusi antara 40-50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 55,8 persen dari angkatan kerja.

BACA JUGA:Kemenkop UKM Buka Lowongan Kerja dengan Gaji Rp 8 Juta Per Bulan, Berminat?

BACA JUGA:Kronologi Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Hingga Pelaku dan Korban Menikah

Oleh karena itulah, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah berencana untuk meningkatkan sektor UMKM dari sektor informal ke sektor formal

"UMKM memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi," ujar Arif dalam keterangan resminya pada Sabtu 14 September 2024.

Kendati begitu, Arif juga mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang sebagian besar beroperasi secara informal ketimbang sektor formal, sehingga mereka harus berjuang untuk mengakses program dukungan seperti pembiayaan.

BACA JUGA:Polemik Aturan Jam Operasional Warung Madura, Begini Tanggapan KemenKopUKM

BACA JUGA:KemenKopUKM Dorong Daerah Kembangkan Klaster UMKM Berbasis Komoditas Unggulan

"Untuk mengatasi hal ini, kebijakan Pemerintah Indonesia berfokus pada promosi inklusi keuangan untuk memfasilitasi formalisasi UKM. Dan dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, naik dari 88,7 persen di tahun sebelumnya," jelas Arif.

Menurut Arif, tantangan terbesar yang saat ini tengah dihadapi oleh sektor UMKM di Indonesia adalah kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital.

Menanggapi tantangan ini, Arif menambahkan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk meluncurkan berbagai inisiatif, seperti mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia. 

"Kami telah membangun 100 pusat di 26 provinsi untuk memberikan layanan terpadu bagi UKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan," tutup Arif.

• ·Menteri PPPA Ungkap Adanya Kesenjangan Pemahaman dalam Kasus Anak Lecehkan Anak di Bekasi
• ·Mengenal Sejarah Singkat Maulid Nabi Muhammad dan Tradisinya di Indonesia
• ·Sentimen Investor Lemah, Wall Street Dihantui Ketidakpastian Usai Tercapainya Negosiasi Tarif AS
• ·Majelis Hakim Beri Vonis Bebas ke June Indria dalam Kasus KSP Indosurya
• ·Agresif Lakukan Eksplorasi, PHE Tulang Punggung Ketahanan Energi
• ·Komitmen Tekan Emisi Karbon, PGN
• ·Munaslub Kadin Penuh Kontroversi, Istana Putuskan untuk Tidak Ikut Campur
• ·WIKA Catatkan Penjualan Hingga Rp7,53 Triliun, Terbanyak dari Infrastruktur dan Gedung
• ·Menteri PPPA Bakal Batasi Penggunaan Medsos bagi Anak
• ·Kemenkes Periksa 3 Suspek Baru Mpox di Jakarta dan Jawa Barat
• ·10 Remaja Pelaku Perang Sarung Di Pesanggrahan Ditangkap Polisi, Ngaku Ingin Viral
• ·Dukung Budaya Bersepeda di Belanda, Ada 14 Kota Punya Zona Tanpa Emisi
• ·Chery Luncurkan QQ Domi, Mobi Listrik Harga Rp150 Jutaan
• ·Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
• ·Anniversary ke
• ·Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Penuhi Pemeriksaan Perdana di Polda Metro