Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat sistem pengamanan pesisir Jakarta melalui pembangunan tanggul pantai sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini dilakukan untuk menekan laju penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir yang terus mengancam ibu kota dan wilayah sekitarnya.

“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional,” ujar Menteri PUPR, Dody.

Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan tanggul pantai di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Untuk paket 1, pembangunan akan difokuskan di Kali Ancol dan Kali Dadap dengan panjang sekitar 100 meter. Proyek ini didanai oleh APBN dan akan dilaksanakan dengan skema kontrak tahun tunggal (single years contract/SYC) pada 2025. Saat ini, proyek masih dalam tahap persiapan lelang.

Baca Juga: Wamen PUPR Diperiksa 6 Jam di Kejagung, Terkait Proyek Rumah Pejuang yang Ambrol

Sementara itu, paket lanjutan Tahap 7 direncanakan sepanjang 850 meter, mencakup kawasan Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Pendanaan proyek ini diusulkan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan secara kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) pada 2026-2027.

Sebagai bagian dari pengendalian banjir terpadu, pembangunan sistem polder juga akan dilakukan di Kali Dadap. Infrastruktur ini dirancang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) dan didanai melalui SBSN dengan skema MYC 2026-2027.

Baca Juga: Dari 30 Proyek KPBU di Jakarta, Hanya 8 yang Jalan! Swasta Siap Dukung Asal Regulasi Jelas

Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 kilometer. Pekerjaan ini telah mencakup enam tahap yang tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.

Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul pantai merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Sistem ini juga mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur, serta pengelolaan air limbah melalui Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.

Melalui pendekatan terintegrasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir dan abrasi pesisir sekaligus menekan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

• ·Jalani Tahap 1, Polda Jabar Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan
• ·Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Terima Penghargaan P3DN 2023 dari Presiden Jokowi
• ·Cara Mudah Belajar Bahasa Inggris, Korea dan Jepang Mudah
• ·Surat Makkiyah Artinya: Pengertian, Ciri, Jenis, Keutamaan, dan Perbedaannya dengan Surat Madaniyah
• ·Jalani Tahap 1, Polda Jabar Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan
• ·Surat Makkiyah Artinya: Pengertian, Ciri, Jenis, Keutamaan, dan Perbedaannya dengan Surat Madaniyah
• ·Diduga Langgar Prosedur Soal Kasus Brigadir J, Ferdy Sambo Langsung Dijebloskan ke Mako Brimob!
• ·Dirlantas Polda Metro Jaya: Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Selama Libur Lebaran 2023
• ·Beli Pertalite Dibatasi, BPH Migas dan Pemda Kawal Penjualan BBM Bersubsidi
• ·Geger, Petugas Kebersihan Temukan Jasad Bayi Dalam Kantong Plastik di Pondok Aren Tangsel
• ·Warga Jakarta Mau Sahur On The Road? Dengar Dulu Apa Kata Polda Metro Jaya
• ·Elektabilitas Anies dan Ridwan Kamil Tinggi di Pilkada DKI Jakarta, Tapi Butuh Pendamping yang Tepat
• ·Tolak RUU Pilkada, Masinton Serukan Anak
• ·Langkah Proaktif BKPM Jaga Iklim Investasi Menarik Bagi Investor
• ·Jadwal Buka Puasa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel Kamis 13 April 2023
• ·Jadwal Buka Puasa Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel Kamis 30 Maret 2023