AI Ancam PHK Massal Pekerja Perempuan, Wamenaker: Harus Ambil Peran Strategis!

JAKARTA,“quickq” DISWAY.ID--Dalam menghadapi era penggunaan artificial intelligence (AI) yang semakin marak dilakukan di dunia kerja, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital.

Terutama dalam pemanfaatan AI agar tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia.

BACA JUGA:Perkuat Artificial Intelligence di Indonesia, Telkom Bersama IBM Kokohkan Kemitraan Strategis

BACA JUGA:Makin Canggih! Kini Ada Dashcam Berbasis Artificial Intelligence, Berkendara Lebih Aman

Oleh karena itulah, dirinya juga menyoroti pentingnya peran strategis perempuan, serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan dalam menghadapi era disrupsi AI ini.

“Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang akibat disrupsi AI, sementara hanya 69 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Jika kita tidak mempersiapkan perempuan Indonesia, maka kesenjangan akan semakin dalam,” papar Wamenaker Immanuel di Jakarta, pada Jumat 25 April 2025.

BACA JUGA:Optimalisasi Layanan Mudik Berbasis Teknologi, Hutama Karya Gunakan Artificial Intelligence

BACA JUGA:Nadiem Makarim: Jurnalis Masa Kini Harus Bersaing dengan Artificial Intelligence

Dalam hal ini, Immanuel juga menambahkan bahwa sektor-sektor yang terdampak otomatisasi perlu segera beradaptasi melalui skema pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling). 

“Sektor-sektor yang terdampak perlu segera beradaptasi, terutama bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia,” jelas Immanuel.

Lebih lanjut, Wamenaker Immanuel juga turut menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

BACA JUGA:Dirut BRI Sebut Artificial Intelligence, Tingkatkan Produktivitas Hingga Penguatan Regulasi di Ajang WEF 2024

BACA JUGA:Makin Canggih, Bandara-Bandara AP II Gunakan Artificial Intelligence

“Pemerintah tidak hanya menyusun regulasi yang adil, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga pengawasan teknologi dan ketenagakerjaan agar tidak ada pihak yang tertinggal,” pungkasnya.

• 1
• 2
• »