Pemerintah Indonesia menegaskan rencana percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari bauran energi baseload nasional dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Porsi pembangkit berbasis nuklir dipatok sebesar 500 megawatt (MW), yang akan dibagi rata antara wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada negara maupun perusahaan yang ditunjuk secara resmi sebagai mitra pembangunan PLTN. Namun, pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya bagi berbagai pihak internasional untuk terlibat.

Baca Juga: Investor Wajib Lirik, RUPTL Baru PLN Tak Hanya Hijau tapi Padat Ketenagakerjaan

“Kita membuka ke semua negara, multi-country. Karena Indonesia adalah negara non-blok, jadi terbuka peluang dari Amerika Serikat, Korea, Rusia, hingga Tiongkok. Itu tidak ada masalah,” ujar Eniya dalam gelaran Human Capital Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (4/6/2025).

Menurut Eniya, mitra potensial harus terlebih dahulu menjalankan studi kelayakan (feasibility study) secara menyeluruh dari aspek teknis, finansial, operasional, dan hukum, guna memastikan proyek strategis ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

Baca Juga: RUPTL PLN 2025-2034 Akan Beri Dampak Positif pada Perekonomian

Ia menegaskan, seluruh pembangunan akan mengacu pada standar keselamatan tertinggi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), terutama setelah tragedi nuklir Fukushima 2011. Pemerintah juga akan menerapkan pendekatan manajemen risiko multi-bencana dalam setiap tahapan.

Selain PLTN berbasis daratan (land-based), pemerintah juga membuka peluang teknologi reaktor modular (modular reactor) serta pembangkit nuklir terapung (floating nuclear power plant), baik dalam skala besar maupun kecil.

“Grid listrik di Kalimantan dan Sumatera masing-masing akan menampung 250 MW. Sudah jelas,” pungkas Eniya.