时间:2025-06-05 03:33:26 来源:网络整理 编辑:时尚
JAKARTA, DISWAY.ID --Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, peraturan peme quickq网页怎么打不开
JAKARTA,quickq网页怎么打不开 DISWAY.ID --Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, peraturan pemerintah terkait hapus tagih kredit UMKM yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN, saat ini tengah digodok.
Menurut Erick, hal itu sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).
"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat," kata Erick.
BACA JUGA:Dewan Etik Persepi Sanksi Poltracking Buntut Perbedaan Hasil Survei Pilgub Jakarta 2024
BACA JUGA:Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Anggota Komisi X Lita Machfud Arifin Wanti-Wanti Hal Ini...
Rancangan peraturan pemerintah terkait hal ini kata Erick sedang disusun, dan yang pasti semangatnya sejalan dengan tujuan untuk memberikan dukungan penuh.
"Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program program Presiden Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan," ujar Erick.
Menurut Erick, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Hingga saat ini, kredit macet segmen UMKM di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp8,7 triliun.
BACA JUGA:Komisi X dan XIII DPR RI Setujui Proses Naturalisasi Kevin Diks, Estella serta Noah Leatomu
BACA JUGA:Kabulkan Permintaan Buruh, Ini Dampak Putusan MK Terhadap Mekanisme PHK
"Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," tutur Erick.
"Selanjutnya, usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun kalau bisa bukan dua tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat," tandas Erick
6 Kelompok Ini Tak Dianjurkan Makan Pepaya, Bisa Tambah Masalah2025-06-05 03:28
Nasabah Tempuh Jalur Hukum setelah Mediasi dengan PT Rifan Gagal2025-06-05 03:21
Rupiah Melemah, Ekonom Beberkan Ancaman Seperti Ini2025-06-05 02:56
M. Qodari: Sekolah Rakyat adalah Lentera Harapan bagi Anak2025-06-05 02:53
Jelang 74 Hari Pemerintahannya Berakhir, Jokowi Dukung Energi Baru Terbarukan Hadapi Perubahan Iklim2025-06-05 02:51
CAIR LAGI! Saldo Dana PKH Tahap II Mulai Digelontorkan April, Cek NIK KTP Kamu Sekarang!2025-06-05 02:24
Pemkab Kediri Salurkan 60 Ribu Liter Air Bersih/Hari ke Desa Sepawon2025-06-05 02:00
Kejagung Jemput Paksa Hakim Ketua Kasus Korupsi Minyak Goreng!2025-06-05 01:38
556.000 Mobil Ford Ditarik Kembali, Ternyata Ini Alasannya2025-06-05 01:34
Polda Banten Musnahkan Puluhan Ribu Botol Miras Hasil Operasi Pekat Maung 20252025-06-05 01:03
Cek Susunan Upacara HUT ke2025-06-05 03:08
Pj Gubernur Angkat Bicara soal Pembangunan Bandara Bali Utara2025-06-05 02:56
Komisi III DPR Desak Penegak Hukum Tetapkan Tersangka Pembunuh 3 Polisi di Lampung2025-06-05 02:38
Survei: Banyak Wisatawan Indonesia Ingin Kunjungi Jepang Tahun Depan2025-06-05 02:36
Takut Kutu Busuk dari Paris Masuk Korea, Bandara Dijaga Anjing Pelacak2025-06-05 02:12
Pengembalian Jurusan IPA2025-06-05 01:49
Tanaman Pengusir Nyamuk, Gampang Ditanam di Rumah2025-06-05 01:31
Menpar Angkat Bicara soal Wisatawan di Labuan Bajo Terjebak Erupsi2025-06-05 01:26
Netty Aher Desak PP tentang Alat Kontrasepsi Direvisi: Tuliskan Jelas dan Eksplisit!2025-06-05 01:05
香港岭南大学排名世界第几?2025-06-05 00:50